Oleh: Abdul Rachman Sappara
Pemimpin Tertinggi Majelis Nasional Kebangsaan (MNK)
MabesNews.tv, Perbaikan nasib bangsa tidak akan lahir dari budaya diam. Demokrasi membutuhkan ruang untuk berbicara, mengkritik, mengoreksi, bahkan mempertanyakan kebijakan penguasa ketika kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat. Kritik yang tajam tidak selalu berarti permusuhan terhadap pemerintah. Dalam negara demokrasi, kritik justru dapat menjadi cermin agar kekuasaan tidak kehilangan arah dan tetap berjalan di atas rel konstitusi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam bincang-bincang antara Bung Syukur Mandar, Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia (GO Indonesia) bersama Abdul Rachman Sappara, Pemimpin Tertinggi Majelis Nasional Kebangsaan (MNK), dalam rangkaian acara bedah buku karya Dr. Syukur Mandar, S.H., M.M., yang berlangsung pada Ahad, 16 Agustus 2026, di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Percakapan tersebut menjadi ruang untuk melihat masa depan bangsa melalui perspektif kritis, terutama mengenai bagaimana pemerintah harus memastikan kebijakan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kritik yang disampaikan bukan semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan pemerintah. Kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang takut terhadap kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menerima kritik secara dewasa, menguji kritik tersebut berdasarkan fakta, kemudian memperbaiki kebijakan apabila memang terdapat kekurangan. Kekuasaan yang alergi terhadap kritik justru berpotensi kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara objektif.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harapan masyarakat tentu sangat besar. Presiden bersama jajaran kabinetnya memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi dan misi pemerintahan ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Visi pembangunan tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kata yang indah dalam dokumen politik. Ia harus menjelma menjadi program yang mampu memperbaiki kehidupan rakyat, memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan keadilan sosial.
Yang paling penting, setiap kebijakan pemerintahan harus memiliki pijakan konstitusional. Pembukaan UUD 1945 telah memberikan arah yang sangat jelas bahwa negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, seluruh kebijakan negara semestinya diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat?
Rakyat tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat secara fisik. Mereka membutuhkan kepastian hukum, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, birokrasi yang bersih, serta kesempatan ekonomi yang adil. Kemajuan sebuah negara tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat kecil mampu menikmati hasil pembangunan.
Di sinilah kritik oposisi memiliki posisi penting. Oposisi yang konstruktif harus mampu menunjukkan persoalan sekaligus menawarkan jalan keluar. Kritik yang hanya berisi kemarahan tanpa data dan solusi akan kehilangan bobot intelektualnya. Sebaliknya, kritik yang dibangun berdasarkan fakta, argumentasi, kepentingan publik, dan semangat kebangsaan justru dapat menjadi energi positif bagi demokrasi.
Kita harus membedakan antara kritik terhadap kebijakan dengan kebencian terhadap pribadi. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Mengoreksi kebijakan presiden bukan berarti menolak Indonesia. Justru karena mencintai bangsa, masyarakat memiliki hak untuk bertanya, mengawasi, mengingatkan, dan memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Negara yang sehat adalah negara yang memberikan ruang bagi perbedaan pandangan tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memecah persatuan.
Karena itu, pemerintah pun harus memiliki keberanian untuk mendengar suara yang berbeda. Jangan hanya mendengarkan mereka yang selalu mengatakan bahwa semuanya sudah baik. Pemimpin membutuhkan informasi yang jujur, termasuk informasi yang tidak menyenangkan. Kritik yang pedas terkadang justru lebih berguna daripada pujian yang berlebihan, karena dari kritik itulah pemerintah dapat mengetahui titik-titik kelemahan yang mungkin tidak terlihat dari balik meja kekuasaan.
Indonesia ke depan membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan kontrol, antara pemerintah dan masyarakat sipil, antara pembangunan dan pemerataan, serta antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi. Keduanya tidak seharusnya ditempatkan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan negara tetap berada pada jalur yang benar.
Pada akhirnya, perbaikan nasib bangsa tidak dapat dibebankan hanya kepada Presiden dan kabinetnya. Pemerintah memang memegang tanggung jawab besar, tetapi seluruh elemen bangsa juga mempunyai kewajiban untuk berkontribusi. Kaum intelektual harus menyumbangkan gagasan, pers harus menjalankan fungsi kontrol secara profesional, organisasi masyarakat harus menyuarakan kepentingan publik, dan generasi muda harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas.
Kritik boleh tajam, tetapi harus tetap berpijak pada kebenaran. Kritik boleh pedas, tetapi jangan kehilangan akal sehat dan rasa kebangsaan. Kekuasaan boleh kuat, tetapi jangan pernah kehilangan kepekaan terhadap suara rakyat.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga akan mencatat apa yang dilakukan oleh para pemimpin ketika mereka diberi kesempatan untuk mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
Leave a Reply